Parigi Moutong – Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Muhammad Irfan mengusulkan agar biaya server Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) tidak dibebankan kepada desa.
Hal ini disampaikan dalam rapat yang digelar oleh DPRD Parigi Moutong terkait implementasi sistem tersebut di seluruh desa di wilayah kabupaten, Jumat (17/1/2025).
Menurut Irfan, pembebanan biaya server kepada desa dapat memberatkan anggaran desa yang sudah terbatas.
“Kami menyarankan agar biaya server Siskuedes menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan dibebankan kepada desa. Hal ini penting agar desa dapat fokus pada pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terbebani biaya tambahan yang memberatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irfan menyampaikan bahwa Siskuedes adalah sistem yang sangat penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Namun, dengan adanya biaya tambahan seperti biaya server, hal tersebut dapat mengurangi efektivitas penggunaan sistem yang dimaksud.
DPRD Parigi Moutong berharap pemerintah daerah dapat menanggapi usulan tersebut demi meringankan beban desa dan memastikan pelaksanaan Siskuedes berjalan lancar serta maksimal.
“Kami akan terus mendorong agar kebijakan ini dapat segera diterapkan demi kemajuan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik,” pungkas Irfan.
Usulan ini mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan di tingkat desa, yang berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan langkah tersebut.
