PARIGI MOUTONG – Pengakuan Plt Kepala Puskesmas Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, demi membiayai rujukan pasien yang terpaksa meminjam dana hingga ke pihak tambang ilegal, di rapat kerja bersama DPRD baru baru ini, mendapat sorotan.
Tokoh Pemuda Parigi Moutong, Moh Irhan, menyebut kondisi tersebut, sebagai sinyal kuat kegagalan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjamin hak dasar masyarakat, khususnya layanan kesehatan.
Sangat ironis kata Irhan, disatu sisi masyarakat membutuhkan layanan kesehatan, sisi lainnya fasilitas kesehatan justru harus berhutang, untuk melakukan rujukan pasien.
“ini bentuk kegagalan negara hadir,” ujar Irhan kepemedia, Rabu 8 April 2026.
Menurutnya, pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh terganggu hanya karena persoalan administratif seperti keterlambatan pencairan anggaran.
Ia menegaskan, kondisi yang dialami Puskesmas Moutong menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola keuangan daerah.
“Tidak boleh ada situasi di mana pelayanan publik bergantung pada pinjaman, apalagi dari sumber yang tidak sah. Ini mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan,” tegasnya.
Lebih jauh, Irhan menyoroti praktik peminjaman dana dari aktivitas ilegal seperti tambang tanpa izin. Ia menilai hal itu berbahaya karena secara tidak langsung dapat melegitimasi praktik ilegal yang selama ini menjadi persoalan hukum.
“Kalau fasilitas negara sudah bergantung pada dana dari aktivitas ilegal, ini sangat berbahaya. Secara tidak langsung itu memberi ruang dan legitimasi bagi praktik tambang ilegal untuk terus berjalan,” ujarnya.
Irhan menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit antara keselamatan nyawa dan penegakan hukum.
“Rakyat tidak boleh dipaksa memilih, mau selamat atau taat hukum. Dua-duanya adalah kewajiban negara untuk dipenuhi secara bersamaan,” katanya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Parimo segera mengambil langkah konkret, salah satunya dengan menyiapkan skema dana talangan resmi bagi fasilitas kesehatan, agar pelayanan tetap berjalan tanpa harus bergantung pada pihak luar.
“Ini harus jadi alarm keras. Pemerintah daerah wajib memastikan ada mekanisme pembiayaan darurat yang jelas, cepat, dan legal. Jangan sampai tenaga kesehatan terus bekerja dalam tekanan seperti ini,” pungkasnya.
