PARIGI MOUTONG – Rapat Kerjan (raker) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah di Parigi Moutong fokus pada pembahasan pengendalian kemiskinan, dirangkai dengan Safari Ramadan, Kamis 26 Februari 2026.
Menurut Bupati Parigi Moutong Ereing Burase, data tahun 2025, angka kemiskinan Parigi Moutong mengalami penurunan dari 14,20 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen. Angka stunting juga turun dari 28,5 persen menjadi 22,30 persen. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 69,48 menjadi 69,99 dan pertumbuhan ekonomi naik dari 3,50 persen menjadi 3,92 persen.
Meski demikian, Bupati mengakui bahwa angka kemiskinan masih tergolong tinggi, terutama di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Tinombo, Palasa dan Tomini yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten terus mendorong penguatan infrastruktur dasar, terutama pembangunan jalan desa guna meningkatkan konektivitas antarwilayah serta membuka akses ekonomi masyarakat.
“Kami berharap adanya dukungan Pemerintah Provinsi dalam bentuk sinergi program dan penguatan sarana prasarana, termasuk dukungan alat berat untuk percepatan pembangunan berbasis swakelola,” ujarnya
Sementara itu, dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Ia meminta seluruh kepala daerah, camat hingga kepala desa agar bekerja dengan satu data kemiskinan yang valid, sehingga seluruh intervensi bantuan dan program benar-benar menyasar masyarakat miskin sesuai kategori desil.
Menurut Gubernur, bantuan pemerintah tidak boleh lagi salah sasaran. Ia menegaskan bahwa fokus pembangunan ke depan harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti perumahan layak huni, pemenuhan sandang dan pangan, serta layanan dasar lainnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa terdapat enam kabupaten di Sulawesi Tengah dengan angka kemiskinan di atas 12 persen yang menjadi prioritas intervensi Pemerintah Provinsi, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya program, tetapi sejauh mana kita mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan pada skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat. Gubernur meminta agar koordinasi antara perangkat daerah provinsi dan kabupaten diperkuat, serta data kemiskinan diverifikasi hingga tingkat desa agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Rapat kerja tersebut diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menekan angka kemiskinan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
