Jakarta, insidemagz.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pj Kepala Daerah se-Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 193 Kepala Daerah, terdiri dari 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Walikota, dan diselenggarakan di Istana Negara pada hari Senin (30/10/2023).
Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai Rapat Koordinasi (Rakor) Pj. Kepala Daerah tentang penerapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta optimalisasi implementasi program strategis Nasional, seluruh Pj. Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia mendapat arahan langsung dari presiden, yang didampingi oleh sejumlah kementerian terkait dan kabinet Indonesia Maju.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah isu strategis, termasuk ketidakpastian ekonomi global yang sering tidak dapat diprediksi, kenaikan suku bunga di Amerika yang mempengaruhi negara berkembang dan menyebabkan keluarnya modal (capital outflow) baik secara langsung (direct investment) maupun tidak langsung (indirect investment).
Jokowi juga mencatat bahwa perubahan iklim menyebabkan kekeringan di tujuh provinsi yang terdampak El Nino, mempengaruhi produksi beras dan ketahanan pangan di Indonesia.
“Keterbatasan impor pangan menjadi masalah. Sebanyak 22 negara telah membatasi ekspor ke negara lain untuk menjaga kebutuhan pangan rakyat dan negaranya. Dunia tidak dalam kondisi baik, dan hal ini perlu diketahui oleh seluruh kepala daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut perang antara Rusia dan Ukraina, serta krisis kemanusiaan di Palestina akibat invasi Israel, menyebabkan keterpurukan ekonomi dan ancaman kelaparan. Oleh karena itu, Negara Timur Tengah diprediksi akan menaikkan harga minyak bumi, yang dapat mempersulit pasokan minyak dunia dan mengakibatkan kenaikan harga BBM di Indonesia, diikuti oleh kenaikan harga transportasi dan kebutuhan pokok.
“Dengan kenaikan harga beras sebesar 19,8 persen, diperlukan upaya konkret dari Pemerintah Daerah untuk mengintervensi dan meredam kenaikan bahan pokok pangan agar inflasi dapat dikendalikan,” tegasnya.
“Saya mengingatkan seluruh Pj. Kepala Daerah untuk turun langsung ke pasar-pasar. Pastikan stok pasokan dan stabilitas ekonomi berjalan lancar. Jangan terperangkap hanya dalam rutinitas administrasi birokrasi,” tambahnya.
“Saya akan memantau langsung angka inflasi di seluruh daerah, dengan target 1,1 persen hingga 3,5 persen untuk provinsi, dan 1,1 persen hingga 5,2 persen untuk kabupaten/kota, yang dapat dianggap baik,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnivian, menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap Pj. Kepala Daerah, termasuk menjaga inflasi harga pangan, mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, serta menangani stunting. Selain itu, Pj. Kepala Daerah diharapkan mampu mengatasi dampak El Nino, melakukan langkah cepat saat terjadi kekeringan dan kebakaran hutan, menangani konflik sosial, serta mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang netral dengan menyediakan sarana prasarana dan dana hibah daerah.
