PARIGI MOUTONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan Dokumen Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya.
Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat perekonomian kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dukungan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Bupati Parigi Moutong yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Adrudin Nur, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar bekerja sama dengan Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, serta didukung oleh Pemkab Parigi Moutong.
Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam pengumpulan data, observasi lapangan, hingga wawancara dengan masyarakat.
Ia menegaskan pengembangan kawasan transmigrasi harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh—mencakup rantai produksi, infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi, pengolahan hasil, pembiayaan, hingga jaringan distribusi dan pasar.
“Dokumen ini tidak sekadar naskah perencanaan, melainkan harus menjadi pedoman nyata yang menetapkan program, lokasi, sasaran, tahapan pelaksanaan, serta sumber pembiayaan secara jelas dan realistis,” kata Adrudin.
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan pengolahan hasil. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan akses menuju sentra produksi, infrastruktur, fasilitas pascapanen, kelembagaan, pembiayaan, hingga jaminan kualitas dan akses pasar.
Oleh karena itu, FGD ini ditujukan sebagai wadah verifikasi data, penentuan komoditas unggulan, serta penyusunan arah pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan pasar.
Bupati menekankan pentingnya rencana yang spesifik, terukur, dan berbasis pasar dengan memperhatikan kebutuhan pembeli, standar mutu, kontinuitas pasokan, harga, logistik, serta kesiapan penyerapan hasil produksi.
Selain itu, Pemkab mendorong adanya koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
Dokumen akhir perencanaan ini diharapkan bersifat operasional dan siap dieksekusi, dilengkapi matriks program, indikasi pendanaan, basis data, serta peta tematik.
Hasil FGD nantinya menjadi pijakan utama dalam menetapkan langkah pembangunan yang tepat agar potensi kawasan dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi pendapatan masyarakat transmigrasi di Parigi Moutong.
FGD ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Transmigrasi RI, pejabat pimpinan tinggi pratama, tim penyusun Unhas, perwakilan lembaga ekonomi, koperasi, BUMDes, pelaku usaha, sektor perbankan, serta pemangku kepentingan terkait.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
