PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna mengidentifikasi kendala dan mencegah potensi sengketa lahan milik pemerintah daerah.
Langkah pengamanan aset tersebut ditindaklanjuti melalui rapat pendampingan teknis dan konsultasi percepatan sertifikasi tanah secara daring dari Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (19/11/2026).
Rapat ini dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Adrudin Nur, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yusnaeni.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja sama strategis antara pemerintah daerah, KPK RI, dan Kementerian ATR/BPN.
Fokus utama pendampingan mencakup pemetaan hambatan di lapangan sekaligus pemberian arahan teknis guna mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah barang milik daerah.
Melalui percepatan sertifikasi ini, Pemkab Parigi Moutong menargetkan seluruh lahan milik pemerintah daerah memiliki kepastian hukum yang sah, terlindungi dari risiko sengketa, serta tercatat secara tertib dalam sistem administrasi barang milik daerah.
Selain konsultasi dengan instansi pusat, forum ini juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah di lingkungan Pemkab Parigi Moutong demi mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel.
Sumber: Diskominfo Kab. Parigi Moutong
Sinergi dengan KPK dan ATR/BPN, Pemkab Parigi Moutong Tekan Potensi Sengketa Lewat Sertifikasi Aset Daerah










