PARIGI MOUTONG– Program unggulan “Bangun dari Desa” yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase dan H. Abdul Sahid, mulai menuai kritik tajam dari DPRD.
Sejumlah anggota dewan menilai implementasi program tersebut belum menunjukkan dampak nyata di masyarakat.
Janji pembangunan berbasis desa yang digadang-gadang sejak awal dinilai masih jauh dari harapan.
Sorotan ini mencuat dalam rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dipimpin Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfred Mas Boy Tonggiroh, dan dihadiri Wakil Bupati Abdul Sahid bersama jajaran pemerintah daerah, Selasa (8/4/2026).
Diagenda tersebut, sejumlah anggota DPRD menegaskan, perlunya evaluasi serius terhadap program prioritas daerah agar tidak sekadar menjadi jargon politik tanpa realisasi konkret di lapangan.
Anggota DPRD dari PKB, Arman Lawaha misalnya, secara terbuka mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam merealisasikan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Program membangun dari desa ini belum memperlihatkan bentuk yang sesungguhnya. Salah satu contohnya pembagian gas gratis bagi masyarakat ekonomi lemah yang sampai saat ini belum terlihat keseriusannya,” ujarnya di hadapan forum paripurna.
Menurut Arman, kondisi tersebut menjadi pertanyaan logis bagi DPRD sebagai representasi rakyat yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Kritik senada juga disampaikan politisi PPP, Abdin, yang menyoroti janji Wakil Bupati terkait penerangan jalan di wilayah Parigi Moutong.
Politisi PPP ini mengingatkan pernyataan Abdul Sahid pada Januari lalu yang menargetkan seluruh lampu jalan di Kota Parigi akan menyala.
“Memang ada yang sudah menyala, tapi faktanya masih banyak titik yang gelap. Ini berdampak langsung, bahkan memicu kecelakaan di sejumlah wilayah,” kata Abdin.
Dia katakan, pemerintah daerah harus lebih serius menjalankan amanah rakyat agar program pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa.
Tak hanya itu, Abdin juga menyinggung soal penghargaan terhadap para pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai belum mendapat perhatian layak, terutama menjelang peringatan HUT ke-24 tahun 2026.
“Selama ini belum pernah ada undangan khusus bagi para pejuang pemekaran. Padahal mereka punya jasa besar bagi daerah ini,” tegasnya.
