PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong memperketat verifikasi data nelayan sebagai syarat penerbitan barcode Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan di Hotel Anutapura, Kecamatan Parigi, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Selasa (10/11/2026) ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Muhammad Indrus, yang membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menegaskan bahwa petugas lapangan dan penyuluh perikanan merupakan ujung tombak pemerintah dalam pelayanan, pendampingan, pendataan, sekaligus pengawasan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian Pemkab Parigi Moutong dalam tata kelola kelautan dan perikanan meliputi:
Pemutakhiran Data Nelayan: Pendataan dilakukan secara by name by address guna memastikan penerima program bantuan pemerintah akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan BBM Bersubsidi: Verifikasi identitas dan profesi dilakukan secara cermat sebagai syarat penerbitan barcode BBM bersubsidi agar distribusi tepat sasaran.
Optimalisasi PAD: Evaluasi penerimaan retribusi sektor kelautan dan perikanan oleh petugas pemungut secara transparan dan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Perluasan BPJS Ketenagakerjaan: Peningkatan sosialisasi program jaminan sosial untuk melindungi nelayan dan keluarganya dari risiko kecelakaan kerja.
Validasi Statistik Perikanan Tangkap: Pembaruan data statistik secara berkala sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan sektor perikanan.
Transparansi Pelayanan: Penguatan pemahaman regulasi daerah bagi petugas serta keterbukaan ruang masukan maupun laporan dari masyarakat dan media terkait pelayanan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Nasir, menekankan pentingnya kolaborasi antara penyuluh perikanan pusat sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan petugas teknis lapangan pemerintah daerah.
Nasir menyebutkan, Kabupaten Parigi Moutong memiliki sekitar 15.000 nelayan dan 3.000 pembudidaya ikan yang menggantungkan ekonomi pada sektor tersebut. Mengingat profesi nelayan memiliki risiko kerja tinggi akibat faktor cuaca, badai, dan gelombang laut, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dinilai krusial bagi nelayan beserta keluarganya.
Terkait penertiban administrasi, Nasir menginstruksikan seluruh peserta rapat kerja untuk mengevaluasi dan memverifikasi ulang syarat penerbitan barcode BBM bersubsidi selama dua hari pelaksanaan kegiatan.
Ia menegaskan bahwa kartu usaha perikanan wajib diberikan hanya kepada warga yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan sesuai ketentuan, bukan kepada warga yang sekadar memiliki hobi memancing. Validasi ketat ini juga berlaku bagi pendataan penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan maupun santunan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas pemerintah.
Pemkab Parigi Moutong Perketat Verifikasi Penerima Barcode BBM Bersubsidi bagi Nelayan















