JAKARTA – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menemui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Audiensi ini digelar untuk menyelaraskan program percepatan pemerataan akses pendidikan dan menyukseskan Wajib Belajar 13 Tahun di wilayah terpencil Kabupaten Parigi Moutong.
Langkah tersebut ditempuh mengingat kondisi geografis Parigi Moutong yang membentang sepanjang garis pantai sekitar 510 kilometer dengan kontur pegunungan, lembah, serta pemukiman dataran tinggi. Jarak tempuh yang jauh, medan ekstrem, dan minimnya angkutan umum selama ini menjadi hambatan utama layanan pendidikan di daerah tersebut.
Di lapangan, kondisi geografis ini memicu sejumlah persoalan mendasar, antara lain:
Anak-anak di dusun terpencil masuk ke jenjang SD tanpa melalui pendidikan PAUD karena ketiadaan fasilitas di lingkungan mereka.
Banyak lulusan SD di wilayah pegunungan berhenti bersekolah lantaran lokasi SMP berada jauh di ibu kota kecamatan yang menuntut biaya transportasi dan tempat tinggal tinggi.
Sejumlah fasilitas sekolah eksisting mengalami kerusakan fisik berat dan kekurangan ruang kelas layak pakai.
Situasi tersebut berdampak pada tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), khususnya pada masa transisi dari jenjang PAUD ke SD serta SD ke SMP.
Sebagai solusi, H. Erwin Burase mengusulkan pengembangan model Sekolah Terpadu Satu Atap (PAUD–SD–SMP). Konsep ini mengintegrasikan ketiga jenjang pendidikan dalam satu lokasi terpusat di titik pemukiman terpencil yang memenuhi syarat jarak dan demografi, sehingga siswa tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk melanjutkan sekolah.
Adapun ruang lingkup intervensi yang diajukan Pemkab Parigi Moutong meliputi:
Rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan penataan kawasan pada sekolah satu atap yang telah beroperasi.
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD dan SMP di lokasi SD terpencil yang memiliki lahan memadai serta populasi anak usia sekolah yang mencukupi.
Penyediaan fasilitas internet satelit untuk menunjang pembelajaran digital dan integrasi satu data pendidikan.
Peningkatan sarana air bersih dan sanitasi sekolah.
Untuk mendukung realisasi program, Pemkab Parigi Moutong menyatakan telah menyiapkan lahan bersertifikat yang bebas sengketa berdasarkan pemetaan riil data anak usia 5–15 tahun.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menyiapkan tenaga pendidik, dukungan operasional, serta peningkatan akses jalan menuju lokasi sekolah.
Menanggapi usulan tersebut, Dirjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyambut positif konsep sekolah terpadu satu atap. Ia menilai pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aset sekolah dasar yang sudah ada.
“Tidak semua SD harus memiliki SMP. Bisa dipetakan lima SD yang lokasinya berdekatan, kemudian ditentukan satu titik pusat yang dijadikan SD–SMP satu atap,” jelas Gogot Suharwoto.
Pemerintah pusat merencanakan dukungan secara bertahap mulai tahun 2027 mencakup penambahan ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, dan sanitasi.
Tahap persiapan administrasi serta penataan kelembagaan ditargetkan rampung agar sekolah tersebut siap menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027/2028.
Dalam kunjungan kerja ini, Bupati Parigi Moutong turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappelitbangda, Kepala DPKAD, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Perumahan, Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
Pemkab Parigi Moutong Usulkan Sekolah Terpadu Satu Atap ke Kemendikdasmen
















