PARIGI MOUTONG — Tiga pilar penegak hukum TNI, Polri, dan Kejaksaan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) berkumpul di Mapolres setempat, Selasa (14/7/2026) siang. Pertemuan ini digelar khusus untuk memantapkan koordinasi dan sinergitas antarinstansi.
Kegiatan tersebut disambut baik oleh Kapolres Parimo, Akbp Dr. Hendrawan, A.N, S.Ik, M.H., Kajari Parimo, Dian Herdiman, S.H, M.H., dan Pabung Kodim 1306/ Kota Palu Mayor Inf. Iko Power S., serta para Kasat Dan Kasi jajaran Polres Parimo dan Kejaksaan Negeri Parimo.
Silaturahmi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antar lembaga dalam pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, serta mendukung berbagai program pemerintah di wilayah Kabupaten Parimo.
Kapolres Parimo, Akbp Dr. Hendrawan mengungkapkan jika hubungan kerja yang harmonis antara kepolisian dan kejaksaan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berjalan efektif.
Menurutnya, komunikasi yang baik akan mempercepat penyelesaian perkara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Sinergi yang telah terjalin dengan baik ini harus terus dipelihara. Melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intensif, kami berharap setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tutur Kapolres.
Dalam suasana penuh keakraban, Sinergitas TNI,Polri, dan Kejari menunjukkan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan yang harmonis, saling mendukung sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas.
Melalui kegiatan ini diharapkan soliditas antara TNI, Polri, dan Kejaksaan semakin kuat sehingga koordinasi dalam pelaksanaan tugas maupun penyelesaian berbagai permasalahan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dapat berjalan lebih efektif.
Sinergitas antar aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
