PARIGI MOUTONG — Langkah tegas aparat penegak hukum dalam menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, (Sulteng) Fery Budiutomo.
Namun, Legislator Hanura itu mengingatkan agar penindakan tidak berhenti di satu lokasi saja. Menurutnya, operasi serupa perlu diperluas ke seluruh titik PETI di Parimo.
Fery memberikan apresiasi atas langkah Polres Parimo beberapa waktu lalu berhasil menertibkan aktivitas PETI di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino, serta mengamankan sejumlah alat berat yang diduga digunakan dalam kegiatan penambangan ilegal.
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk respons nyata aparat penegak hukum terhadap berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait maraknya aktivitas tambang tanpa izin.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Parimo yang sudah turun tangan menjawab laporan masyarakat,” ucap Fery, Sabtu (20/6/2026).
Meski demikian, Fery menegaskan tidak boleh ada tebang pilih atau toleransi dalam penegakan hukum di sektor pertambangan, apalagi ilegal.
Ia mengingatkan bahwa aturan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap penambangan ilegal sudah sangat jelas.
“Tidak ada toleransi untuk kegiatan tambang ilegal dalam bentuk apa pun. Penegakan hukum ini jelas domain kepolisian. Jangan bermain-main dengan Peti,” tegasnya.
Fery mendorong adanya konektivitas dan sinergi kuat antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah.
Ia menilai, aktivitas tambang ilegal berpotensi besar mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara resmi melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Ia meminta pemerintah daerah segera hadir memfasilitasi legalitas tersebut, dengan catatan seluruh persyaratan regulasi dan lingkungan wajib terpenuhi.
“Pemerintah harus hadir memfasilitasi agar kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan bisa terwujud di Kabupaten Parimo,” usul Fery
