PARIGI MOUTONG – Dugaan kebocoran informasi dalam operasi penertiban tambang emas ilegal (PETI) di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), menuai sorotan tajam. Laskar Merah Putih (LMP) Parimo menduga ada ‘orang dalam’ yang bermain.
Menurut Ketua Markas Cabang LMP Parimo, Fadli Arifin Azis, jika benar ada oknum aparat atau Satgas yang terlibat membocorkan informasi, hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan kepala daerah.
“Kalau ada yang membeking atau membocorkan, itu pengkhianatan. Ini tidak bisa dianggap biasa,” tegas Fadli, Sabtu 20 Juni 2026.
Ia menilai janggal tidak ditemukannya aktivitas maupun alat berat saat operasi berlangsung. Padahal, lokasi tersebut sebelumnya disebut-sebut sebagai titik aktivitas PETI yang cukup intensif.
“Ini aneh. Sebelumnya ramai aktivitas, tapi saat operasi justru kosong,” katanya.
LMP menduga para pelaku sudah lebih dulu mengetahui rencana penertiban, sehingga sempat menghilangkan jejak sebelum tim gabungan tiba di lokasi.
LMP juga mengecam keras dugaan keterlibatan oknum dalam melindungi aktivitas tambang ilegal. Praktik tersebut dinilai tidak hanya merusak penegakan hukum, tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan di Parimo.
Selain itu, LMP mendesak Bupati segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Satgas Penegakan Hukum Lingkungan (PHL). Evaluasi diminta dilakukan secara terbuka dan menyasar seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.
Fadli meminta Bupati Parimo turun tangan langsung melakukan investigasi menyeluruh dan independen terkait dugaan kebocoran informasi tersebut.
Ia juga meminta agar personel yang diragukan integritasnya segera diganti dengan individu yang memiliki kredibilitas dan komitmen dalam memberantas PETI.
Menurut Fadli, persoalan utama dalam penanganan tambang ilegal bukan hanya pada pelaku di lapangan, tetapi juga dugaan adanya pihak yang memberi perlindungan dari belakang.
“Kalau ini tidak dibongkar, operasi hanya buang-buang anggaran. Percuma kalau di dalamnya ada oknum bermental buruk,” ujarnya.
LMP menegaskan perang terhadap kejahatan lingkungan harus dimulai dari pembersihan oknum di internal. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan untuk melindungi aktivitas ilegal.
“Bupati harus tegas. Copot dan beri efek jera,” pungkasnya.
