PARIGI MOUTONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus mengakselerasi program bantuan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sepanjang 2026.
Terutama untuk program pengolahan makanan serta pelaksanaan program kesehatan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Parigi Moutong, namun masih bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga, baik negeri maupun swasta.
Demikian pernyataan Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Dikmas Dahniar SPd, MSi kepada media ini, Senin (13/4/2026).
Untuk PAUD swasta kata Dia, khusus penyediaan makanan tambahan bagi anak didik umumnya ditentukan oleh yayasan yang menaunginya.
Sementara itu, untuk PAUD negeri maupun swasta, pemberian makanan tambahan dapat memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang merupakan bantuan nonfisik dari pemerintah pusat.
“Dana tersebut diperbolehkan digunakan untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak-anak PAUD. Namun, frekuensi dan pelaksanaannya kembali disesuaikan dengan kebijakan masing-masing lembaga” sebut Dahniar.
Di sisi lain, program pemerintah berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Program ini dinilai penting untuk mendukung pemenuhan gizi anak usia dini, ujarnya.
Namun, hingga saat ini pelaksanaan program tersebut belum merata. Dari sekitar 538 PAUD yang ada di Parigi Moutong, belum semuanya mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Selain program makanan, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang PAUD. Bantuan ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu” jelasnya.
Meski demikian, penyaluran bantuan PIP bergantung pada data yang diinput oleh masing-masing lembaga melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Namun demikian kata Dahniar, operator sekolah memiliki peran penting dalam memastikan data siswa dari keluarga kurang mampu, seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang terdaftar dalam sistem.
“Data tersebut kemudian akan diverifikasi oleh sistem dari pemerintah pusat untuk menentukan kelayakan penerima bantuan” tambahnya.
Dengan demikian, optimalisasi program makanan tambahan maupun bantuan pendidikan di PAUD sangat bergantung pada peran aktif lembaga dalam mengelola program serta memastikan akurasi data siswa, tutup Dahniar.
