PARIGI MOUTONG – Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggng Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Parigi Moutong.
Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), Husen Mardjengi, memberikan catatan kritis dalam pembahasan Laporan tersebut, yang digelar di Gedung DPRD Parigi Moutong. Selasa (7/4/2026).
Ia menyoroti adanya ketidaksinkronan antara besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan kondisi pelayanan publik yang dianggap masih jauh dari harapan masyarakat.
Husen menyanggah pernyataan yang menyebutkan keuangan daerah sedang mengalami kesulitan. Berdasarkan data LKPJ, ia memaparkan bahwa terdapat SiLPA sebesar Rp41 miliar dan surplus anggaran senilai Rp14 miliar, terangnya.
“Saya tidak sependapat jika dikatakan daerah ini sulit keuangan. Faktanya ada SiLPA Rp41 miliar dan surplus Rp14 miliar. Namun di sisi lain, OPD, rumah sakit, hingga masyarakat yang membutuhkan program bantuan justru menjerit,” tegas Husen.
Selain masalah anggaran, Husen juga meminta Pemerintah Daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati untuk berani bersikap tegas kepada Pemerintah Pusat terkait kebijakan Zonasi Sekolah.
Menurutnya, penerapan zonasi tidak cocok diterapkan di wilayah seperti Parigi Moutong karena perbedaan kualitas dan fasilitas antar sekolah yang belum merata dibandingkan dengan kota besar seperti DKI Jakarta.
Kemudian, Husen membandingkan kualitas pelayanan rumah sakit pemerintah yang dinilai kalah saing dengan rumah sakit swasta, padahal pemerintah memiliki sumber daya dan dukungan anggaran yang lebih besar dari pusat maupun daerah.
Ia mendorong agar pemerintah daerah lebih maksimal dalam menjamin pasar bagi komoditas masyarakat melalui optimalisasi Perusahaan Daerah (Perusda).
Secara khusus, Husen juga menyinggung pengelolaan operasional di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati dan Wakil Bupati. Ia berharap Rujab menjadi tempat yang inklusif dan terbuka bagi diskusi pembangunan, bukan justru terkesan eksklusif dalam hal konsumsi maupun akses bagi masyarakat.
“Buka itu Rujab, jadikan tempat diskusi untuk melahirkan ide pembangunan. Jangan sampai ada perbedaan layanan di sana. Kami di DPRD 100 persen mendukung program Bupati asalkan rasional dan berbasis pada RPJMD,” imbuhnya.
Lebih lanjutnya, Husen mengajak seluruh elemen pemerintah untuk kembali pada jalur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar arah pembangunan Parigi Moutong tetap terukur dan tidak sekadar mengeluarkan retorika di ruang publik.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bentuk dukungan agar grafis pembangunan daerah terus meningkat dan masyarakat merasa nyaman dilayani oleh pemerintah, tutupnya
