PARIGI MOUTONG — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sangulara pertanyakan keseriusan pihak kepolisian dalam memberantas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian menjamur, serta pengungkapan jaringan bandar besar narkoba yang dinilai masih melenggang bebas di wilayah hukumnya.
Sekretaris LSM Sangulara Sulawesi Tengah, Riswan B Ismail menilai, hingga hampir sebulan pasca serah terima jabatan (Sertijab) pada 16 Oktober lalu, belum terdengar langkah penertiban Peti yang dilakukan Polres Parigi Moutonh (Parimo) di bawah kepemimpinan AKBP. Heri Edrino Sihombing.
Padahal, menurut dia, aktivitas tambang emas ilegal semakin meluas dan diduga telah menjangkau hampir seluruh kecamatan di Parimo.
Kondisi tersebut membuat Riswan mempertanyakan keseriusan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Ia menilai, sulit diterima jika aparat tidak mengetahui maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung di wilayah hukumnya.
“Peti di Parimo ini sudah sangat menjamur, hampir ada di setiap kecamatan. Sangat tidak masuk akal kalau polisi tidak mengetahui aktivitas tersebut,” kata Riswan, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan kewenangan sekaligus tanggung jawab kepolisian. Karena itu, ia meminta Polres Parimo tidak sekadar melakukan pemantauan, tetapi mengambil tindakan nyata terhadap para pelaku.
Riswan juga menanggapi pernyataan Kapolres AKBP Heri Edrino Sihombing yang mendorong agar aktivitas pertambangan dapat dilegalkan.
Menurut dia, upaya legalisasi merupakan ranah pemerintah daerah bersama instansi terkait, bukan alasan bagi kepolisian untuk mengabaikan penegakan hukum terhadap aktivitas Peti yang masih berlangsung tanpa izin.
“Kalau soal legalisasi, itu menjadi urusan pemerintah setempat. Tugas polisi adalah melakukan penertiban dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal,” ujarnya.
Selain persoalan Peti, Riswan menyoroti penanganan kasus narkotika di Parimo. Ia mempertanyakan belum terlihatnya pengungkapan bandar besar, sementara penindakan yang diketahui publik selama beberapa bulan terakhir lebih banyak menyasar terduga kurir dan pengguna.
“Selama ini macam tidak ada penangkapan terhadap bandar di Parimo. Atau jangan-jangan memang tidak ada bandar di Parimo. Tapi kalau tidak ada bandar, kenapa peredaran narkotika di daerah ini seperti masif sekali?” tanya Riswan.
Ia meminta kepolisian menjelaskan kendala dalam mengungkap jaringan pemasok dan bandar narkotika. Menurut dia, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya dengan menangkap pengguna maupun kurir, tetapi harus menyasar aktor utama yang mengendalikan peredaran barang terlarang tersebut.
Riswan berharap kepemimpinan AKBP Heri Edrino mampu menghadirkan perubahan nyata dalam penegakan hukum di Parimo. Ia meminta kepolisian menjadikan pemberantasan Peti dan pengungkapan jaringan bandar narkotika sebagai prioritas, sehingga masyarakat tidak terus dibayangi persoalan kerusakan lingkungan dan ancaman peredaran narkoba.
