Oleh : Dedi Askari
Business and Human Rights Consulting
Kabar dari Parigi Moutong hari ini adalah potret sempurna bagaimana negara seringkali terlihat “kalah lucu”. Pemkab Parigi Moutong kembali tampak kalah cepat dari deru mesin ekskavator di hadapan para pemodal tambang ilegal.
Di Tombi Kecamatan Ampibabo, belasan unit alat berat menggaruk tanah rakyat, birokrasi masih sibuk mencari nomor WhatsApp pejabat baru.
Ini bukan sekadar urusan adminitrasi, ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan ruang hidup rakyat.
Narasi “Sembunyi-Sembunyi” yang Terang Benderang
Satgas mengklaim langkah penindakan dilakukan secara tertutup agar tidak bocor. Logika ini menggelikan.
Bagaimana mungkin operasi belasan unit alat berat yang getarannya dirasakan warga hingga malam hari, yang debunya masuk ke paru-paru anak-anak di pemukiman, disebut sebagai sesuatu yang perlu “diverifikasi titik koordinatnya” berlama-lama?
Rakyat melihat alat berat itu lalu-lalang setiap hari secara terbuka, tapi Satgas masih perlu waktu untuk “menarik bucket” guna memastikan koordinat.
Apakah hukum kita sekarang lebih lambat daripada deru mesin ekskavator? Jika rakyat kecil yang mencuri sebatang kayu, koordinat tak perlu diverifikasi berhari-hari untuk menyeret mereka ke penjara.
Birokrasi yang Menjadi Tameng koordinasi
Alasan rotasi pejabat dan hilangnya nomor kontak dalam grup WhatsApp sebagai kendala koordinasi adalah alasan paling banal yang pernah keluar dari lisan otoritas.
Negara bukan grup arisan. Pergantian personil tidak boleh menghentikan penegakan hukum.
Selama para pejabat ini “berkenalan ulang”, air bersih warga tercemar dan potensi longsor mengintai nyawa manusia.
Apakah alam akan menunda bencananya sampai Satgas selesai melakukan koordinasi? Tentu tidak.
Rakyat Menanggung Beban, Pemodal Menikmati Hasil
PETI di Ampibabo sudah berada di depan mata, sangat dekat dengan pemukiman. Sumber air bersih yang menjadi urat nadi kehidupan rakyat kini terancam jadi kubangan limbah kimia.
Negara harusnya hadir sebagai pelindung, bukan sebagai pengamat yang hanya bisa “memperkirakan” jumlah alat berat. Membiarkan 12 alat berat beroperasi tanpa izin adalah bentuk pembiaran sistematis.
Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal kemauan politik (political will). Jangan sampai rakyat berkesimpulan bahwa “sembunyi-sembunyinya” Satgas bukan untuk menyergap pelaku, melainkan untuk memberi waktu bagi para pemain besar mengamankan diri.
Jangan Tunggu Bencana Menjadi “Titik Koordinat”
Kita tidak butuh narasi prosedur yang berbelit jika hasilnya adalah kerusakan yang nyata. Rakyat Parigi Moutong tidak butuh daftar nomor kontak pejabat yang baru; mereka butuh alat-alat berat itu keluar dari tanah mereka, dan para cukong di baliknya diseret ke meja hijau.
Hukum tidak boleh tumpul di hadapan deru mesin ekskavator, namun tajam saat menghadap gubuk warga.***
